Jakarta, Suaradara.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027 akan berada di kisaran Rp174 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi pagu indikatif yang sebelumnya mencapai Rp270,2 triliun. Meski demikian dipastikan tidak akan mengurangi kualitas pelaksanaan program.
Pernyataan itu disampaikan Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026). Menurutnya, estimasi tersebut didasarkan pada evaluasi kebutuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sasaran penerima manfaat.
Said menjelaskan, kebutuhan SPPG diperkirakan cukup sekitar 21.000 titik, bukan 27.000 titik sebagaimana sempat menjadi acuan sebelumnya. Selain itu, perhitungan juga disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang akan dilayani.
“Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Kemudian kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti stunting dan ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” ujar Said.
Saat ditanya mengenai selisih anggaran dibandingkan proyeksi sebelumnya, Said mengakui penurunannya cukup signifikan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat perkiraan dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah maupun DPR.
“Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya tinggilah,” katanya.
Ia menambahkan, pembahasan resmi mengenai besaran anggaran Program MBG dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 baru akan dilakukan bersama pemerintah sebelum pengesahan APBN pada September mendatang.
“Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sendiri palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus sama pemerintah,” ucapnya.
Kendati proyeksi anggaran menurun, Said memastikan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan mutu gizi yang diterima para penerima manfaat maupun tata kelola program.
“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, ‘Lah, kok turun?’ Bukan. Yang penting menjaga kualitas. Yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa pagu indikatif BGN untuk tahun anggaran 2027 mencapai Rp270,2 triliun. Dana tersebut dirancang untuk melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat melalui Program Makan Bergizi Gratis.
Namun, Agustina menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Sekali lagi ini belum final karena belum dibahas. Nanti tolong hati-hati nulisnya. Kami masih akan terus membahas,” kata Agustina usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Senin (15/6/2026).
Menurutnya, pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat sekaligus kebutuhan anggaran program. Salah satu simulasi yang tengah dikaji menunjukkan jumlah penerima manfaat berpotensi berkurang sekitar delapan juta orang sebagai bagian dari penajaman sasaran dan upaya meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.
Evaluasi tersebut juga mencakup penataan tata kelola dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tetap berjalan efektif dengan anggaran yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.@ (misrawi)
