Pengentasan Kemiskinan di Sumenep Tak Cukup dengan Bansos, Bappeda Dorong Kemandirian Ekonomi

- Editorial Team

Minggu, 18 Oktober 2026 - 15:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Arif Firmanto, Kepala Bappeda Sumenep (tengah) saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat” di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa (15/9/2026)

Arif Firmanto, Kepala Bappeda Sumenep (tengah) saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat” di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa (15/9/2026)

Sumenep, Suaradara.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pengembangan wilayah, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat” di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat wilayah daratan, serta menghadirkan Dr. Didi Supriadi, S. Si., M. Pd. dan Prof. Dr. Mohammad Ali Al-Humaidy, M. Si.

FGD tersebut membahas sejumlah aspek strategis, mulai dari kajian spasial dan klasterisasi wilayah miskin, model pengembangan ekonomi, hingga pendekatan sosiokultural masyarakat Madura sebagai dasar penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Karakteristik geografis Sumenep, menurut dia, membutuhkan strategi yang lebih spesifik berdasarkan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.

Baca Juga:  Halalbihalal Syawal 1447 H, PDI Perjuangan Jatim Tegaskan Kedekatan Historis dan Ideologis dengan NU

“Penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial bersifat konsumtif, tetapi intervensi yang menyentuh masalah melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,” kata Arif kepada Media Center dikutip, Minggu (18/10/2026)

Menurutnya, terdapat tiga strategi utama yang menjadi kerangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

Dikatakan, ketiga strategi tersebut harus didukung integrasi program lintas sektor dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Berdasarkan data 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumenep tercatat sebesar 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa.

Meski menunjukkan penurunan, mantan Kepala DKPP tersebut menegaskan bahwa intervensi pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek perlindungan sosial, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Intervensi harus diarahkan tidak hanya pada perlindungan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:  Pemkab Sumenep Ajukan Raperda Dana Cadangan Pilkada 2029 Sebesar Rp75 Miliar

Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, Bappeda juga mendorong kolaborasi lintas sektor melalui Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL).

Kolaborasi ini mencakup sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM hingga pemberdayaan masyarakat.

Dari sisi pengurangan beban pengeluaran, lanjut Arif, pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah intervensi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Di antaranya melalui program Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan serta perlindungan bagi pekerja rentan.

Sementara itu, upaya peningkatan pendapatan, pemerintah mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan dan UMKM, disertai pelatihan keterampilan, job fair hingga program padat karya.

“Sedangkan peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan dan UMKM, pelatihan keterampilan, job fair, serta program padat karya,” tutur Arif.

Validitas Data Menjadi Kunci Ketepatan Sasaran

Selain pengembangan strategi berbasis wilayah, validitas data sosial ekonomi menjadi salah satu perhatian dalam FGD tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, menekankan pentingnya kualitas data dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Baca Juga:  Pendapatan 2025 Lampaui Target, Kinerja Manajemen RSUD dr. H. Moh. Anwar Kian Matang

Masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonominya dapat mengajukan perbaikan melalui mekanisme resmi.

Pengajuan dapat dilakukan melalui operator desa atau kelurahan maupun kanal pemutakhiran data yang tersedia, antara lain Cek Bansos Kemensos, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, serta kanal Cek DTSEN BPS.

Namun, Handoyo menegaskan pengajuan perbaikan data tidak serta-merta mengubah posisi desil seseorang.

Penentuan desil dilakukan berdasarkan keseluruhan karakteristik sosial ekonomi masyarakat melalui proses pemeringkatan yang berlaku.

“Data akurat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan sasarannya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pada akhirnya, pemutakhiran dan perbaikan data tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan intervensi tepat sasaran,” tandasnya.

Melalui FGD tersebut, Pemkab Sumenep berupaya memperkuat arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, berbasis data, dan mempertimbangkan potensi setiap wilayah.

Pendekatan ini diharapkan tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.@ (***)

Facebook Comments Box

Penulis : Rahman

Editor : Redaksi

Follow WhatsApp Channel suaradara.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Talang Air Bangunan Koperasi Desa Merah Putih Jebol, Diduga Tidak Kuat Akibat Diguyur Hujan 
DKUPP Sumenep Akui Beri Izin Sementara Bangunan di Pasar Bangkal, Ada Syarat Khusus
Pemkab Sumenep Pulangkan 22 Nelayan Desa Tonduk yang Ditangkap Australian Border Force
Ratusan PNS Sumenep Raih Penghargaan Presiden, Bupati Tekankan Integritas
Cegah 3C dan Balap Liar, Kapolresta Sumenep Pimpin Patroli Malam, Pastikan Kamtibmas Tetap Kondusif
Kenang Jasa Leluhur, Pemkab Sumenep Gelar Haul Raja-Raja Madura
Anugerah Pajak 2026, Pemkab Sumenep Apresiasi Wajib Pajak dan Mitra Berkontribusi bagi Daerah
Bupati Sumenep Raih Anugerah Cita Negeri 2026 KompasTV, Apresiasi atas Kepemimpinan dan Inovasi Pembangunan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:30 WIB

Talang Air Bangunan Koperasi Desa Merah Putih Jebol, Diduga Tidak Kuat Akibat Diguyur Hujan 

Kamis, 19 November 2026 - 11:17 WIB

DKUPP Sumenep Akui Beri Izin Sementara Bangunan di Pasar Bangkal, Ada Syarat Khusus

Jumat, 13 November 2026 - 15:21 WIB

Pemkab Sumenep Pulangkan 22 Nelayan Desa Tonduk yang Ditangkap Australian Border Force

Senin, 9 November 2026 - 18:29 WIB

Ratusan PNS Sumenep Raih Penghargaan Presiden, Bupati Tekankan Integritas

Minggu, 8 November 2026 - 16:18 WIB

Cegah 3C dan Balap Liar, Kapolresta Sumenep Pimpin Patroli Malam, Pastikan Kamtibmas Tetap Kondusif

Berita Terbaru