Aktivis Bajingan

- Editorial Team

Senin, 6 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Fauzi As

Suaradara.com ~ Aktivis bajingan adalah manusia berbaju aktivis pembunuh petani tembakau dan industri kecil di Madura. Ya ada satu jenis suara yang belakangan paling bising: aktivis yang berbicara tanpa tanah kelahiran di kakinya, mereka didukung media, menulis tanpa data di tangannya.

Mereka berdiri di podium, dengan nada moral paling tinggi, lalu dengan ringan menyebut Madura sebagai “lumbung rokok ilegal.”

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kalimat itu terdengar gagah di ruang seminar. Tapi di desa-desa kami, kalimat itu adalah peluru. Itu bukan kritik itu stempel. Bukan analisis – itu vonis.

Dan seperti biasa, yang ditembak bukan sistem. Yang mati pelan-pelan adalah petani tembakau dan industri rakyat.

Madura bukan pabrik gelap seperti yang mereka bayangkan dalam laporan setengah matang. Madura adalah rumah – tempat orang-orang menanam tembakau dengan harapan sederhana: dapur tetap menyala, anak tetap sekolah, dan hidup tidak runtuh oleh kebijakan yang tak pernah benar-benar berpihak.

Tapi apa yang dilakukan “aktivis” ini?

Ia datang, menunjuk, melapor lalu pergi.

Baca Juga:  Said Abdullah Tegaskan Kedekatan Ideologis PDI Perjuangan dan Kalangan NU di Musancab Sumenep

Seperti pemadam kebakaran yang justru membawa bensin.

Kita tidak menutup mata: rokok ilegal itu ada.

Dan tidak ada orang waras yang membenarkan pelanggaran hukum.

Tapi yang lebih tidak waras adalah membangun narasi seolah-olah rokok ilegal itu lahir dari keserakahan semata – tanpa pernah menguliti sebabnya.

Kenapa praktik itu tumbuh?

Karena negara hadir seperti algojo, bukan pelindung.

Karena regulasi dibuat seperti pagar tinggi, tapi tanpa pintu masuk bagi rakyat kecil.

Karena petani tembakau dipaksa hidup dalam sistem yang mahal untuk dipatuhi, tapi murah untuk dihukum.

 

Harga ditekan.

Akses dipersulit.

Legalitas dipagari biaya dan birokrasi.

Lalu ketika rakyat mencari celah untuk bertahan hidup, mereka disebut kriminal.

Dan aktivis – yang seharusnya membela – petani justru menjadi pengeras suara tuduhan.

 

Lebih ironis lagi: media ikut menari.

Tanpa riset lapangan.

Tanpa membaca ekosistem.

Tanpa membedakan antara pelaku besar dan petani kecil yang terseret arus.

Cukup satu narasi: “Madura = ilegal.”

Selesai.

Judul naik.

Engagement tinggi.

Empati mati.

Ini bukan jurnalisme.

Ini produksi stigma perusak Madura.

Baca Juga:  Jenderal yang Tak Menunggu Telepon

Pertanyaannya sederhana – dan menyakitkan: Apakah mereka pernah duduk bersama petani yang gagal panen, yang dulu harga tembakaunya terus dipermainkan oligarki?

Apakah mereka tahu berapa banyak tokoh pesantren yang diam-diam menopang ekonomi tembakau agar tidak jatuh ke tangan kartel besar?

Apakah mereka pernah membaca upaya serius para Kiai untuk menghasilkan naskah akademik Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau Madura – yang justru ingin menarik industri ini keluar dari bayang-bayang ilegalitas?

Atau mereka hanya hafal nama, angka, dan jargon – tanpa pernah menyentuh manusia di belakang rumahnya?

Aktivis sejati adalah jembatan.

Bukan algojo sosial. Ia menghubungkan rakyat dengan kebijakan, bukan menjual rakyat sebagai bahan bakar popularitas.

Ia menggugat sistem, bukan menumbalkan tetangga dan komunitasnya sendiri.

Kalau memang ada dugaan keterlibatan aparat atau permainan dalam struktur, dorong sampai akar.

Bongkar kebijakan yang menindas.

Paksa negara hadir sebagai solusi.

Itu kerja aktivis.

Bukan sekadar menyebut nama, membuat gaduh, lalu meninggalkan luka yang harus ditanggung oleh saudara sendiri.

Mari kita jujur:

Menyerang pengusaha kecil dan petani dengan label “ilegal” itu bukan keberanian.

Baca Juga:  Gede Tommy saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai Gerindra di Kantor DPRD Kota Denpasar

Itu kemalasan intelektual yang dibungkus moralitas.

Masalah rokok ilegal bukan sekadar soal hukum. Ini soal ekosistem yang timpang.

Selama negara lebih suka menindak daripada membina, selama legalitas hanya ramah bagi pemain besar,

selama petani dibiarkan sendirian menghadapi pasar – maka praktik di wilayah abu-abu itu akan terus hidup.

Dan setiap kali aktivis atau media datang tanpa empati, tanpa data, tanpa solusi – mereka tidak sedang memperbaiki keadaan.

Mereka sedang mempercepat kematian.

Bukan kematian industri.Tapi kematian harapan petani di rumahnya sendiri.

Madura tidak butuh penghakiman.

Madura butuh keadilan.

Kami tidak menolak hukum.

Kami menolak hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, lalu dipropagandakan sebagai kebenaran tunggal.

Jadi sebelum kau menyebut tanah kelahiranmu sebagai “lumbung ilegal,”

cobalah bertanya:

Siapa yang menciptakan kondisi ini?

Siapa yang diuntungkan?

Dan siapa yang terus-menerus dijadikan korban?

Karena yang paling berbahaya hari ini bukan rokok ilegal – melainkan aktivisme yang kehilangan nurani, dan media tanpa data yang kehilangan akal sehatnya.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel suaradara.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun
Jaksa dan Polri Bugil di Tengah Jalan
Penjahat Bernama Prabowo
Presiden! KEK Tembakau: Jalan Pulang Ekonomi Madura
Jenderal yang Tak Menunggu Telepon
Spirit Kelubangsaan Majelis Salakan
Dua Wajah Negara

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 03:27 WIB

Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun

Senin, 13 Juli 2026 - 15:47 WIB

Jaksa dan Polri Bugil di Tengah Jalan

Jumat, 12 Juni 2026 - 14:32 WIB

Penjahat Bernama Prabowo

Kamis, 4 Juni 2026 - 06:10 WIB

Presiden! KEK Tembakau: Jalan Pulang Ekonomi Madura

Senin, 18 Mei 2026 - 14:14 WIB

Jenderal yang Tak Menunggu Telepon

Berita Terbaru

Bupati Sumenep, Achmadi Fauzi Wongsojodu (baju putih) didamping Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Chainur Rasyid saat meninjau langsung proses budidaya sayuran hidroponik IRA Farm di Desa Ketawang Laok

Berita

Pemkab Sumenep Dorong Pertanian Modern Berbasis Teknologi

Selasa, 21 Jul 2026 - 07:55 WIB

Fauzi As, Pemerhati Kebijakan Publik

Opini

Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun

Sabtu, 18 Jul 2026 - 03:27 WIB