Sumenep, Suaradara.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pengembangan wilayah, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat” di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat wilayah daratan, serta menghadirkan Dr. Didi Supriadi, S. Si., M. Pd. dan Prof. Dr. Mohammad Ali Al-Humaidy, M. Si.
FGD tersebut membahas sejumlah aspek strategis, mulai dari kajian spasial dan klasterisasi wilayah miskin, model pengembangan ekonomi, hingga pendekatan sosiokultural masyarakat Madura sebagai dasar penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Karakteristik geografis Sumenep, menurut dia, membutuhkan strategi yang lebih spesifik berdasarkan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.
“Penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial bersifat konsumtif, tetapi intervensi yang menyentuh masalah melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,” kata Arif kepada Media Center dikutip, Minggu (18/10/2026)
Menurutnya, terdapat tiga strategi utama yang menjadi kerangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Dikatakan, ketiga strategi tersebut harus didukung integrasi program lintas sektor dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berdasarkan data 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumenep tercatat sebesar 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa.
Meski menunjukkan penurunan, mantan Kepala DKPP tersebut menegaskan bahwa intervensi pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek perlindungan sosial, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Intervensi harus diarahkan tidak hanya pada perlindungan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, Bappeda juga mendorong kolaborasi lintas sektor melalui Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL).
Kolaborasi ini mencakup sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM hingga pemberdayaan masyarakat.
Dari sisi pengurangan beban pengeluaran, lanjut Arif, pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah intervensi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Di antaranya melalui program Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan serta perlindungan bagi pekerja rentan.
Sementara itu, upaya peningkatan pendapatan, pemerintah mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan dan UMKM, disertai pelatihan keterampilan, job fair hingga program padat karya.
“Sedangkan peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan dan UMKM, pelatihan keterampilan, job fair, serta program padat karya,” tutur Arif.
Validitas Data Menjadi Kunci Ketepatan Sasaran
Selain pengembangan strategi berbasis wilayah, validitas data sosial ekonomi menjadi salah satu perhatian dalam FGD tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, menekankan pentingnya kualitas data dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
Masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonominya dapat mengajukan perbaikan melalui mekanisme resmi.
Pengajuan dapat dilakukan melalui operator desa atau kelurahan maupun kanal pemutakhiran data yang tersedia, antara lain Cek Bansos Kemensos, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, serta kanal Cek DTSEN BPS.
Namun, Handoyo menegaskan pengajuan perbaikan data tidak serta-merta mengubah posisi desil seseorang.
Penentuan desil dilakukan berdasarkan keseluruhan karakteristik sosial ekonomi masyarakat melalui proses pemeringkatan yang berlaku.
“Data akurat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan sasarannya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pada akhirnya, pemutakhiran dan perbaikan data tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan intervensi tepat sasaran,” tandasnya.
Melalui FGD tersebut, Pemkab Sumenep berupaya memperkuat arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, berbasis data, dan mempertimbangkan potensi setiap wilayah.
Pendekatan ini diharapkan tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.@ (***)
Penulis : Rahman
Editor : Redaksi









